Perbandingan UU No. 7/1989,UU No. 3/2006 dan UU No.50/2009

NO	UU NO 7/1989	UU NO 3/2006	UU NO 50/2009
1	Pasal 2: sebagai pelaksana kekuasaan	Sebagai pelaku kekuasaan	Kekuasaan kehakiman
2	Pasal 5: MA hanya melakukan pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan	MA melakukan bembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan	Untuk mengsingkronkannya segala pengawasan baik yuridis maupun non yuridis yaitu organisasi, administrasi, dan dinansial pengadilan dilakukan oleh MA
3	Pasal 12: , pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Menteri Agama	dilakukan oleh Mahkamah Agung	dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
4	Pasal 13: syarat-syarat sebagai calon Hakim Peradilan Agama harus Pegawai Negeri,	tidak harus Pegawai Negeri
5	Pasal 15: Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Agama	mendapat usul dari Mahkamah Agung	Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Komisi yudisial
6	Pasal 18: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Agama diberhentikan pada umur 60 tahun dan Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Pengadilan tinggi Agama pada umur 63 tahun	masing-masing diberhentikan pada umur 62 tahun (Pengadilan Agama) dan pada umur 65 tahun (Penngadilan Tinggi Agama)	masing-masing diberhentikan pada umur 65 tahun. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama 67 tahun
7	Pasal 20: seorang Hakim yang diberhentikan dari jabatannya tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Neger	dengan sendirinya diberhentikan sebagai Pegawai Negeri
8	Pasal 21: tidak ada masa berlakunya pemberhentian sementara	pemberhentian sementara berlaku paling lama 6 bulan
9	Pasal 27: syarat pengangkatan Panitera Peradilan Agama harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 7 (tujuh) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama	berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera atau 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Agama	pengalaman paling singkat adalah 2 tahun sebgai panitera muda PA, 5 tahun sbg panitera muda pengadilan tinggi agama atau 3 tahun sbg wakil panitera PA, atau menjabat sabagai panitera PA.
10	Pasal 36: Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri Agama	diberhentikan oleh Mahkamah Agung
11	Pasal 39: syarat untuk diangkat menjadi Juru Sita dan Juru Sita pengganti harus berpengalaman minimal 5 (lima) tahun	berpengalaman minimal 3 (tiga) tahun
12	Pasal 40: Juru Sita diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama	diberhentikan oleh Mahkamah Agung
13	Pasal 44: Panitera Pengadilan merangkap Sekertaris Pengadilan	Panitera Pengadilan tidak merangkap sebagai Sekertaris Pengadilan	Pasal 44 dihapus
14	Pasal 47: Wakil Sekertaris Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama	diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung
15	Pasal 49: tugas Pengadilan Agama yaitu; memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan sadaqah	ada penambahan pada bidang zakat dan ekonomi syariah
16	Pasal 90: biaya perkara diatur oleh Menteri Agama	diatur oleh Mahkamah Agung.
17	Pasal 105: tugas serta tanggungjawab, susunan organisasi, dan tata kerja secretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama	diatur oleh Mahkamah Agung	diatur oleh MA dan pengawasa oleh Komisi Yudisial

Tweet