Pengertian dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia

HUKUM AGRARIA DAN PERWAKAFAN

PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Dosen Pembimbing:M. YASIR, M.H. H.

Di susun oleh : 

Kelompok II

Adlul alghofiqi                                                              (1112044100006)

JURUSAN PERADILAN AGAMA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ( AHWALUSYAHSIYAH )

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum Agraria dan Perwakafan.

Tujuan pembuatan makalah ini selain untuk memenuhi tugas, salah satu nya untuk membahas masalah-masalah tentang Pengertian dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen mata kuliah Hukum Agraria dan Perwakafan, Pak M. Yasir, M.H. H, yang telah membimbing kami dengan tulus ikhlas sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari makalah ini masih banyak kekurangan, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan makalah yang lebih baik lagi. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.

Jakarta,        September  2014

                                                                                          Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang............................................................................        1

BAB II PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN HUKUM AGRARIA......................................        2
2. SUMBER HUKUM AGRARIA...............................................        4
3. RUANG LINGKUP HUKUM AGRARIA..............................        5
4. HUKUM AGRARIA DI INDONESIA SEBELUM LAHIRNYA                        UUPA                         7

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan  ................................................................................        12
2. Kritik & Saran.............................................................................        12

DAFTAR PUSTAKA

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Disamping itu, Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga juga membutuhkan sumberdaya alam yang lebih banyak pula untuk menyambung hidup, perekonomian dan sebagainya. Banyaknya kebutuhan tersebut akan membuat masyarakat mencari kebutuhannya itu disekitar wilayah tempat ia menetap ataupun wilayah yang ia kuasai bahkan terkadang mencari kebutuhannya dengan mengambil hak orang yang menguasai sumber daya alam tersebut tanpa izin (mencuri).

Negara haruslah menegakkan hukum yang mengatur tentang sumber daya alam yang terdapat di wilayah Negara Indonesia ini guna untuk menjaga kemaslahatan negara dan rakyatnya, seperti hukum mengenai pertanahan, air, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia maupun warga negara asing.

Hukum Agraria merupakan suatu hukum yang mengatur sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia sehingga sumber daya alam baik berupa tanah, air, bahkan ruang angkasa yang berada dalam wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan sesuai dengan semestinya tanpa adanya sengketa baik antar Warga Negara Indonesia, maupun antar Warga Negara Idnonesia dan Warga Negara Asing. Dengan adanya Hukum Agraria ini, negara dapat menjamin sumber daya alamnya yang ia kuasai. Sehingga sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia ini dapat terpelihara dan tidak dimanfaatkan dengan sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas sumber daya alam tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN HUKUM AGRARIA

            Istilah Agraria berasal dari kata Akker (Bahasa Belanda), Agros (bahasa Yunani), berarti tanah pertanian, Agger (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, Agrarius (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, Agrarian (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.

            Dalam Black’s Law  Dictionary disebutkan bahwa arti Agrarian is relating to land, or to a division or distribution of land as an agrarian laws. Menurut Andi Hamzah, agraria adalah maslah tanah dan semua yang ada di dalam dan di atasnya. Sedangkan menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada di dalam dan di atasnya.[1]

Menurut Prof. E. Utreacht, S.H., beliau mengatakan bahwa: Hukum Agraria (hukum tanah) adalah menjadi bagian hukum administrasi negara, yang mengkaji hubungan-hubungan hukum, terutama yang akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal Agraria. Bagi negara kita, Republik Indonesia, yang masih bercorak negara Agraria, penting sekali hal-hal yang bersifat agraris diurus secara baik. Dengan demikian hukum Agraria menurut Prof. E. Utreacht merupakan bagian hukum administrasi.[2]

1. Pengertian Hukum Agraria dalam Arti Luas

Sesuai dengan Pasal 2 (1), UUPA, maka sasaran hukum Agraria, meliputi: Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Karenanya pengertian hukum Agraria dalam arti luas, merupakan suatu kelompok berbagai hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasaan atas Sumber-Sumber Alam Indonesia yang meliputi:[3]

1. Hukum Pertanahan

Yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak Pengaturan atas Tanah

Dasar Hukum: UU No.5/1960.

2. Hukum Pengairan

Yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak atas air.

Dasar hukum: UU No:11/1974

3. Hukum  Pertambangan

Yaitu bidang hukum yang mengatur hak penguasaan atas bahan galian.

Dasar Hukum: UU No.15/1967.

4. Hukum Kehutanan

Yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas hutan dan hasil hutan.

Dasar Hukum: UU No.5/1967.

5. Hukum Perikanan

Yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas ikan dan lain-lain dan perairan darat lain.

2. Pengertia Hukum Agraria dalam Arti Sempit

Hukum Agraria dalam arti sempit hanyalah mencakup Hukum Pertanahan, yaitu bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan tanah disini sesuai dengan Pasal 4 (1) adalah Permukaan tanah, yang dalam pengguanaannya menurut Pasal 4 (2), meliputi tubuh bumi, air dan ruang angkasa, yang ada di atasnya, sekedar dipelukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas menurut Undang-Undang Pokok Agraria, dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.[4]

Sedangkan yang dimaksud dengan hak penguasaan adalah hak-hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak yang bersangkutan untuk berbuat semata dengan tanah yang dikuasai.  Perlu diangkat di sini bahwa lazimnya di Indonesia hukum Agraria dipakai untuk sebutan hukum positif yang mengatur hak penguasaan atas tanah yang dalam buku ini disebut hukum pertanahan atau sering disebut hukum tanah sesuai dengan Pasal 1 (2) UUPA adalah sebagai karunia Tuhan, dan karenya sesuai dengan Pasal 2 UUPA, tanah tersebut dikuasai oleh Negara, yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.[5]

B. SUMBER HUKUM AGRARIA

1. Suber Hukum Tertulis

a) Undang-Undang Dasar 1945, Khusunya dalam Pasal 33 (3) ditentukan: “Bumi, air dan kekayaan alam alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”. dari Pasal 33 (3) UUD 1945 memuat dua hal:

1. Politik Agraria

2. Kaidah Hukum Agraria

b) Undang-Undang Pokok Agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria ini dimuat dalam UU No.5/1960 tertanggal 24 September 1960, diundangkan dan dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1960-104, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

c) peraturan-peraturan:

a. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria.

b. Peraturan yang mengatur soal-soal yang tidak diwajibkan tetapi diperlukan dalam praktek.

d) Peraturan Lama, tetapi dengan syarat tertentu bedasarkan peraturan/ Pasal Peralihan, masih berlaku..

Pasal Peralihan dimaksud adalah Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58.[6]

2. Sumber Hukum Tidak Tertulis

a) Kebiasaan baru yang timbul setelah berlakunya Undang-Undang Poko Agraria, misalnya:

1. Yurispredentie

2. Praktek Agraria

b) Hukum adat yang lama, dengan syarat-syarat tertentu, yaitu cacat-cacatnya telah dibersihkan. [7]

hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa:

a.      hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara.

b.       berdasarkan atas persatuan bangsa.

c.      berdasarkan atas sosialisme indonesia

d.      peraturan-peraturan yang tercantum dalam UU dan dengan Perundangan lainnya

e.      segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

C. RUANG LINGKUP HUKUM AGRARIA

            Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, LNRI Tahun 1960 No.104-TLNRI No.2043, disahkan Tanggal 24 September 1960, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak memberikan pengertian agraria hanay memberikan ruang lingkup agraria sebagai mana yang tercantum dalam konsideran, Pasal-pasal maupun penjelasannya. Ruang lingkup agraria menurut UUPA meliputi Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya (BARAKA).[8]

            Ruang lingkup agraria menurut UUPA sama dengan ruang lingkup sumberdaya agraria atau sumber daya alam menurut ketetapan MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan Sumber Daya  Alam.[9]

            Ruang lingkup agraria/ sumber daya agraria/ sumber daya alam dapat djelaskan sebagai berikut:[10]

1.  Bumi

Pengertian Bumi menurut Pasal 1 (4) UUPA adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Permukaan bumi menurut Pasal 4 (1) UUPA adalah Tanah.

2. Air

            Pengertian air menurut Pasal 1 (5) adalah air yang berada di perairan pedalaman maupun air yang berada di laut eilayah Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No.11 Tahun 1974 tentang pengairan, disebutkna bahwa pengertian air meliputi air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tetapi tidak meliputi air yang terdapat di laut.

3. Ruang Angkasa

            Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 1 (6) UUPA adalah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut Pasal 48 UUPA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-usur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dnegan itu.

4. Kekayaan Alam yang Terkandung di Dalamnya

            Kekayaan alam yang terkandung di dlama bumi disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan, termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapat-endapan alam (UU No. 11/1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan). Kekayaan a;am yang terkandung dalam air adalah ikan dan lain-lain kekayaan alam yang berada dalam perairan pedalaman dan laut wilayah Indonesia (UU No.9/1985 tentang perikanan).

            Ruang lingkup meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dan dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi dibawahnya, dimana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pda bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiksi. Pengertian ruang udara (airspace) tidak sama dengan pengertian ruang angkasa (outerspace). Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa, yang merupakan ruang di luar ruang udara.

D.                PERKEMBANGAN, SISTEM DAN KONDISI HUKUM AGRARIA DI INDONESIA SEBELUM LAHIRNYA UUPA

1.         Sejarah Pengaturan Hak atas Tanah di Indonesia

Sejarah pengaturan hak atas tanah di indonesia akan dimulai dari tonggak sejarah pada tahun 1811 pada waktu Indonesia dipengaruhi pikiran Reffles dengan teori domeinnya. Namun untuk lebih lengkapnya akan diuraikan secara rinci dibawah ini.

A.       Tahun 1811

Pada zaman ini, pengusaan hak atas tanah lebih diposisikan sebagai alat untuk menarik pajak bumi demi kepentingan pemerintahan jajahan Belanda. Setelah pemerintahan belanda menguasai pertanahan di Indonesia selanjutnya digantikan oleh pemerintahan jajahan Inggris, administrasi pertanahan mulai ditata. Salah seorang penggagas perbaikan administrasi pertanahan adalah Reffles. Tujuan Reffles menata sistem administrasi pertanahan yaitu ingin menerapkan sistem penarikan pajak bumi seperti apa yang dipergunakan Inggris di India. Di India, pemerintah kolonial Inggris menarik pajak bumi melalui sistem pengelolaan agraria yang sebenarnya merupakan warisan dari sistem pemerintahan kekaisaran Mughal (1526-1707).

Setelah Inggris benar-benar menguasai Indonesia, maka dengan berbekal pengalaman di India tersebut, Raffles lebih hati-hati menerapkan secara penuh pengalaman di India tersebut,sehingga pada tahun 1811 Raffles membentuk panitia penyelidikan yang diketuai oleh Mackenzie dengan tugas melakukan penyelidikan statistik mengenai keadaan agraria. Berdasarkan hasil penyelidikan, Raffles menarik kesimpulan bahwa semua tanah adalah milik raja atau pemerintah. Dengan pegangan ini, dibuatlah sistem penarikan pajak bumi ( yang dikenal dengan istilah Belanda Landrente) sistem ini mewajibkan setiap petani membayar pajak sebesar 2/5 dari hasil tanah garapannya. Teori Raffles ternyata mempengaruhi politik agraria selama sebagian besar abad ke-19.

B.       Tahun 1830

Tonggak sejarah perkembbangan hukum agraria, khusunya pengaturan hak atas tanah pada zaman ini, ditandai dengan kembalinya Indonesia kepada tangan jajahan Belanda yang kurang lebih 19 tahun berada di tangan Inggris. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda di Indonesia dipimpin oleh Gubernur Jendral Van Den Bosh yang mempopulerkan sebuah konsep penguasaan tanah cultuurstelsel atau yang lazim disebut sistem Tanah Paksa. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya sistim tanam paksa ini adalah untuk menolong negeri Belanda yang keuangannya dalamkeadaan buruk.

Van Den Bosh dalam menjalankan sistem tanam paksa ini, tetap mengacu kepada teori yang dilakukan oleh Raffles sebelumnya, yaitu tanah adalah milik pemerintah, para kepala desa dianggap menyewa kepada pemerintah, dan selanjutnya kepala desa meminjamkan kepada petani. Atasdasarini, isi pokok cultuurstelsel adalah bahwa pemilik tanah tidak usah lagi membayar 2/5 dari hasil, tetapi 1/5 dari tanahnya harus ditanami dengan tanaman tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah seperti kopi dan lain-lain, kemudian harus diserahkan kepada pemerintah (untuk exspor ke Eropa). Hasil politik tanam paksa ini ternyata demikian melimpahnya bagi pemerintah Belanda sehingga menimbulkan iri hati bagi kaum pemilik modal swasta.

C.       Tahun 1848

Dalam tahun 1830 diatas telah dijelaskan mengenai monopolinya pemerintahan jajahan Belanda atas tanah dan hasil dariperkebunannya sehingga menimbulkan kecemburuan dari kaum pemilik modal dari aliran liberal yang ada diparlemen. Wakil-wakil dalam parlemen menuntut agar bisa turut campur dalam tanah jajahan yang sampai saat itu hanya dipegang oleh raja dan menteri tanah jajahan. Terjadilah pergolakan antara mereka dengan golongan konservatif pendukung cultuurstelsel. Namun demikian, dengan kegigihan dalam memperjuangkan tuntutan tersebut, kaum liberal memetik kemenangan pertama dengan disetujui perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Belanda. Yaitu dengan adanya ketentuan didalamnya yang menyebutkan bahwa pemerintah di tanah jajahan harus diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang yang dimaksud dalam perubahan Undang-Undang Belanda tersebut selesai pada tahun 1854, yaitu dengan dikeluarkanya regerings reglement(RR) 1845. Salah satu ayat dari pasal 62 RR menyebutkan bahwa Gurbernur Jendral boleh menyewakan tanah dengan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dengan ardonansi. Tujuan utama gerakan kaum liberal dibidang agraria itu adala (1) agar pemerintah memberikan pengakuan terhadap penguasaan tanah oleh pribumi sebagai hak milik mutlak (eigendom), untuk memungkinkan perjualan dan penyewaan. Sebab, tanah-tanah dibawah hak komunal ataupun kekuasaan adat tidak dapat dijual atau disewakan keluar, dan (2) agar dengan asas domein itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada penguasa swasta untuk dapat menyewa tanah jangka panjang dan murah ( yaitu erpacht).

D.       Tahun 1870\

Jatuhnya Mentri Jajahan Frans Van de Putte, karena dianggap terlalu tergesa-gesa memberikan hak eigendom kepada pribumi. Adapun seluk beluk agraria di Indonesia belum diketahui benar-benar.

E.       Kelima 1960

Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa peraturan perundang-undangan dibidang agraria yang dibuat oleh pemerintah jajahan, baik Belanda maupun Inggris sangat tidak berpihak kepada  rakyat Indonesia. Perhatian pemerintah terhadap pengaturan mengenai agraria dimulai sejak 1948 dengan dibentuknya agraria panitia agraria. Setelah 15 tahun merdeka melalui proses yang panjang  barulah lahir UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

1)        Panitia Yogya 1948

Panitia Yogya diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo dengan tugas yang diemban oleh panitia ini adalah mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk sampai kepada usulan-usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru pengganti hukum kolonial yang berlaku diindonesia sejak 1870.

Dalam hal ini mengemukan bebraapa poin yaitu:

a.         “...hukum baru itu harus dipahami dan diterima oleh rakyat, bukan itu saja, hukum baru itu harus dapat menggerakkan jiwa rakyat.”

b.        Para pembentk undang-undang perlu sekali menginfasi hidup jiwa rakyat yang sebenarnya.

c.         “para pembentuk undang-undang bukanlah himpunan dewa-dewa...”sekalipun orang-orang terpilih; mereka adalah orang biasa. Karena itu activiteit dari rakyat harus ada. Rakyat sendiri harus menunjukkan kemauannya.”

d.        “gerakan rakyat itulah syarat mutlak bagi pelaksanaan hukum tanah yang baru nanti.”

2)        Panitia Jakarta 1951

Panitia agraria Jakarta diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, selain mengembangkan gagasan panitia Yogya, panitia Jakarta juga menghasilkan usulan-usulan baru. Gagasan yang diusulkan oleh panitia Jakarta yang penting diantaranya: a. Dianggap perlu untuk adanya penetapan batas luas maksimum dan batas minimum; b. Yang dapat memiliki tanah untuk usaha tanah kecil hanya WNI; c. Pengakuan hak rakyat atas kuasa undang-undang.

3)        Panitia Soewahjo 1956

Mandat utama yag diemban oleh panitia ini adalah menyusun secara kongkret RUU Agraria Nasional, setelah sebelumnya terdapat berbagai masukan dari panitia sebelumnya. Dasar acuannya addalah pasal 26, 37, dan 38 dari Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950). Namun pada tahun 1957 panitia ini berhasil menyusun RUU, yang memuat antara lain butir-butir penting berikut ini: a. Asas domein dihapuskan diganti dengan asas “hak menguasai oleh negara”,  sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat (3) UUDS; b. Asas bahwa tanah pertanian dikerjakan dan diusahakan sendiri oleh pemiliknya, tetapi rancangan ini belum sempat disampaikan kepada DPR.

4)        Panitia Soenario 1956

Keberadaan panitia ini sebenarnya hanya meneruskan hasil kerja panitia sebelumnya. Pada tanggal 24 April 1958 pemerintah menyampaikan naskah RUUPA yang dikenal dengan rancangan Soenario kepada DPR.

5)        Rancangan Sadjarwo

Sadjarwo sebagai panitia yang dibentuk setelah menggantikan panitia yang dipimpin oleh Soenario, meneruskan kembali kerja sama antara Departemen Agraria, Panitia ad hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada, akhirnya berhasil mencapai kesepakatan dan menyusun naskah baru pada tahun 1959, yang dijadikan dasar oleh Departemen Agraria untuk menysusun RUU baru. Tepat pada tanggal 1 Agustus 1960 secara resmi dismpaikan kepada DPR-GR (setelah direkrut 5 Juli 1959, DPR sementara diberi nama Gotong Royong). Dengan melalui pembahasan yang kurang dari satu bulan, maka RUU ini akhirnya diterima dan disahkan oleh DPR-GR, dan diundangkan tepat tanggal 24 September 1960, sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kehadiran UU ini merupakan suatu penantian yang panjang dari bangsa Indonesia akan adanya hukum agraria yang meruapakan buatan dari bangsa sendiri. [11]

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

       Hukum Agraria memiliki arti yang sempit dan luas, Hukum Agraria dalam arti luas adalah suatu kelompok pelbagai hukum yang mengatur Hak-Hak penguasaan atas Sumber-Sumber Alam Indonesia yang meliputi:

1.        Hukum Pertanahan yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak Pengaturan atas tanah. Dasar Hukumnya UU No. 5 Tahun 1960.

2.        Hukum Pengairan yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak atas air. Dasar hukumnya UU No. 11 Tahun 1974.

3.        Hukum Pertambangan yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak penguasaan atas bahan galian. Dasar hukumnya UU No. 15 Tahun 1967

4.        Hukum Kehutanan yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasaan atas Hutan dan Hasil Hutan.

5.        Hukum Perikanan yaitu bidang hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasan atas ikan dan lain-lain dan perairan darat lain.

Sedangkan Hukum Agraria dalam arti sempit yaitu Hukum Agraria yang hanyalah mencakup Hukum Pertanahan yaitu Bidang Hukum yang mengatur Hak-Hak Penguasaan atas tanah.

Sedangkan sejarah mengenai penguasaan atas tanah di Indonesia dimulai pada tahun 1811 yang mana pada waktu itu Indonesia dipengaruhi oleh pikiran Reffles dengan teori domeinnya. Dan perkembangannya pun berlanjut sampai tahun 1960, yaitu setelah 15 tahun merdeka barulah lahir UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dan proses terbentuknya UU No. 5 Thaun 1960 ini pun melalui proses yang panjang yaitu dimulai dari panitia Yogya 1948 sampai pada rancangan Soedjarwo tahun 1960.

B. Kritik & Saran

Demikianlah makalah ini kami buat semaksimal pengetahuan kami dan informasi yang kami dapat. Kami menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu kami mohon kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan makalah ini agar lebih bermanfaat dan sebagai bahan pembelajaran kedepannya. Amin ya rabbal ‘alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Chomzah, Ali. Hukum Agraria ( Pertahanan Indonesia), Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2004

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2010

Supriadi. Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

      

---

[1] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005, hal.1.

[2] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1, jilid 1.

[3] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 4, jilid 1.

[4] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 4, jilid 1.

[5] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 5, jilid 1.

[6] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 7, jilid 1.

[7] Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 9, jilid 1.

[8] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005, hal.2.

[9] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005, hal.2.

[10] Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2005, hal.3.

[11] Supriadi, Hukum Agraria, hal. 47

Tweet